Warga Subulussalam Mengalami Kekurangan Beras Sebanyak 11.000 Ton per Tahun

MEDIAKOTASUBULUSSALAM.ID - Pemerintah Kota Subulussalam harus memasok 11.000 ton lebih beras dari luar daerah tiap tahun untuk memenuhi kecukupan beras dalam kota. Terkait hal itu, Pemerintah Kota Subulussalam, tahun anggaran 2016 berupaya memperluas areal persawahan sebanyak 200 hektar untuk meningkatkan produktivitas padi, di samping mewujudkan program ketahanan pangan.

“Selama ini Subulussalam masih tergantung pada pasokan beras dari luar daerah,” kata Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Subulussalam, Sulisman kepada wartawan, Jumat (4/3). menyebutkan penambahan luas lahan sawah yang didanai APBN 2016 dipusatkan pada dua lokasi masing-masing 50 hektare di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri dan  50 hektar lagi di Cipare-pare Barat, Kecamatan Sultan Daulat. Selain di dua desa itu, Pemko Subulussalam juga memprogramkan cetak sawah baru melalui dana Otsus 2016, akan dibuka juga di desa Sepadan Kecamatan Rundeng yang luasnya 100 hektare tepatnya di daerah persawaan di Lae Sibuasan.

Pemerintah menerapkan sistem swakelola yang dilaksanakan TNI Angkatan Darat.  Sulisman menyebutkan pembangunan perluasan sawah sejalan dengan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Sulisman, kebutuhan beras di Subulussalam selama ini belum mampu jika hanya mengandalkan hasil dari sawah yang ada. Kondisi ini membuat Subulussalam harus memasok sebanyak 11.000 ton lebih beras dari luar daerah tiap tahun.

Ia menambahkan pada tahun 2015 total produksi beras di Kota Subulussalam hanya 6 ton lebih, terdiri atas 1.181 hektare padi sawah dan 703 hektare padi ladang, dengan produktivitas 4,3 ton per hektare.  Sementara total luas areal persawahan di ‘Bumi Syeikh Hamzah Fansury’ itu mencapai 4000 hektare. Sayangnya, dari jumlah ini  yang masih produktif hanya seribu lebih, sedangkan sisanya menjadi lahan tidur.

Padahal, lanjut Sulisman, jika melihat jumlah penduduk Kota Subulussalam tahun 2014 yang berjumlah 73.708 jiwa, maka kebutuhan pangan beras 2015 sebanyak 17.044.22 ton. Sedangkan yang dapat diproduksi beras tahun lalu hanya 6 ton lebih, sehingga masih membutuhkan 11.000 ton lagi.

Sulisman menambahkan kondisi ini terjadi lantaran kurangnya pengawasan sehingga masyarakat bebas menanami lahan pertaniaan dengan kelapa sawit. Ke depan, kata dia, perlu ada suatu qanun yang mengatur tentang larangan alih fungsi lahan.”Pemerintah juga perlu membuat langkah strategis dengan menetapkan dimana zona tanaman pangan dan juga zona tanaman  perkebunan,” ujarnya.